oleh

Wamen yang Tak Mengerti Hukum

Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

Maslahat Umat | Jum’at pagi (15/1), telepon masuk dari Bang Eggi Sudjana. Ihwal yang melatarbelakangi, adanya berita Wamenkumham Saudara Edward Omar Sharif yang mengunggah ancaman pidana bagi yang tak mau di vaksin sinovac berdalih UU No 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Terang saja, naluri advokat yang ingin membela kepentingan publik, agar terbebas dari ancaman baik psikis maupun fisik, membimbing penulis untuk berfikir bagaimana memberi pelajaran sang Menteri. Bang Eggi menyarankan membuat somasi umum, dengan memberi beberapa petunjuk substansi somasi.

Ya, benar. Wamenkumham ini harus diberi masukan, tentang etika dan pemahaman berkomunikasi dengan publik. Khususnya, agar memahami apa yang dimaksud pidana dalam ketentuan pasal 93 Jo pasal 9 UU No 6/2018. Wamenkumham ini juga perlu diberi tahu hierarki jabatan, agar tak kontraproduktif bagi reputasi Kemenkumham.

Sekitar satu jam kemudian, draft telah tersaji. Bang Eggi mengoreksi sejumlah substansi, khususnya belum diadopsinya ancaman pidana bagi Wamenkumham yang mengeluarkan pernyataan tanpa kajian hukum.

Selesai, dan Somasi Umum itu diedarkan. sejumlah media, juga saya minta untuk mengabarkan baik dalam bentuk kutipan atau isi somasi secara keseluruhan. Dan tunai sudah, tanggungjawab moral sebagai advokat untuk membela kepentingan publik.

Dalam satu GWA, Bang Hatta Taliwang mempertanyakan bagaimana Wamenkumham bisa mengeluarkannya statement seperti itu. Padahal, gelarnya berjejer : Prof, Dr, SH, MHum. Dalam hati, saya bergumam : mana ku tahu ?

Terlepas dari pernyataan Wamenkumham yang tidak berdasar. Tapi saya bertanya penuh heran, bagaimana mungkin seorang Wamen menyatakan pernyataan yang bertentangan dengan Menteri ? Publik kemudian layak bertanya, itu Wakil Menkumham atau Wakil apa ? Kenapa bisa pernyataan wamenkumham bertentangan dengan Menkumham ? Ini negara, apa Warteg ? Bagaimana mekanisme dan prosedur hierarki jabatan berlaku ? Apa, seorang Wamen boleh ngawur dalam membuat pernyataan ?

Saya melihat ada yang salah dalam diri Wamenkumham. Seorang dengan gelar berjejer, semestinya tak gegabah dalam membuat statement. Apalagi, ini berkaitan dengan hajat publik.

Problematika pandemi itu yang paling krusial adalah adanya ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Pernyataan Wamenkumham ini, justru menambah keropos kredit kepercayaan pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM dihadapan rakyat.

Saya tak percaya, Wamen yang seperti ini akan diganti. Sebab, banyak jabatan publik diberikan bukan atas pertimbangan kapasitas dan kapabilitas, tetapi lebih kepada loyalitas. Asal loyal, mau membuat kengawuran seperti apapun, rasanya akan tetap dipertahankan.

Hanya saja, saya merasa lega dapat berpartisipasi menjelaskan kepada publik tentang kedudukan vaksinasi secara hukum. Tidak ada ancaman pidana, bagi siapapun yang menolak vaksin Sinovac, memilih vaksinasi mandiri, atau tidak mengambil tindakan dengan tetap bertawakal kepada Allah SWT, sambil terus menjaga diri dan keluarga dengan sejumlah ikhtiar lainnya.

Jadi, tak usah mau dibodoh bodohi dan ditakut takuti Wamenkumham. Tak ada sanksi pidana, itu semua hanya karena ketidakpahaman wamenkumham atas keberlakuan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan. [].

News Feed