oleh

Unsend Lampiran Miras, Apakah Peredaran Miras Ikut Ter-unsend?

Oleh: Maya Amellia Rosfitriani | Mahasiswa Universitas Gunadarma

Maslahat Umat | Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pada 2 Februari 2021. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah telah membuka keran investasi industri minuman keras atau alkohol, baik dalam skala kecil hingga besar.

Dalam perpres ini tercantumkan bahwa syarat investasi minuman keras (miras) ini hanya dilakukan di provinsi tertentu, seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua, dengan memperhatikan bagaimana budaya dan kearifan setempat.

Izin dan syarat yang sama juga berlaku untuk industri minuman mengandung alkohol anggur. Dengan izin ini, industri miras bisa memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (cnnindonesia.com, 25/02/2021).

“Bangsa Kehilangan Arah” inilah yang dikatakan oleh Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, yang kecewa dengan ditekennya perpres terkait industri miras yang masuk dalam kategori usaha terbuka. Beliau menilai adanya perpres ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia hanya dilihat dan diposisikan oleh pemerintah ataupun dunia usaha hanyalah sebatas objek yang bisa dieksploitasi bagi kepentingan penguasa untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (tribunnews.com, 25/02/2021).

Tak hanya Anwar Abbas saja yang merasa kecewa dengan ditekennya perpres ini, mantan Wakil Sekretaris Jenderal MU, Tengku Zulkarnain juga secara terang-terangan menolak perpres tersebut. Beliau juga menilai, dengan adanya perpres ini memungkinkan miras dijual sampai tingkat pedagang kaki lima. Hal ini justru akan merusak dan membahayakan masyarakat (tribunnews.com, 26/02/2021).

Pada 2 Maret 2021, Presiden Joko Widodo mencabut Lampiran III Perpres Nomor 10 Tahun 2021, lantaran banyak sekali mendapatkan masukan dari ulama dan ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Pencabutan lampiran ini dianggap sebagai bukti sikap demokratis seorang Presiden dan Presiden dianggap mendengarkan aspirasi rakyat.

Namun, hal ini menimbulkan pertanyaan baru, yakni apakah dengan dicabutnya lampiran terkait investasi miras ini membuat peredaran dan bahaya yang ditimbulkan dari miras akan hilang?

Perlu sama-sama kita ketahui, bahwa yang dicabut bukanlah perpresnya, melainkan lampiran dari perpres tersebut. Itu pun hanya pada lampiran Bidang Usaha Nomor 31 dan 32, pasal 6 ayat 1, sedangkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021, masih tetap berlaku.

Sementara untuk lampiran Bidang Usaha No. 44 tentang Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol dan lampiran Bidang Usaha No. 45 Tentang Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol juga tidak dicabut.

Ini menggambarkan masih adanya peluang investasi miras karena masih memiliki payung hukum. Bahkan selama ini peredan miras pun diatur melalui Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Permendag No 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan BPOM No. 8 Tahun 2020 Melarang Peredaran Minuman Beralkohol Secara Daring.

Oleh karena itu, adanya pencabutan lampiran tentang investasi baru miras bukan berarti memutus rantai industri yang meproduksi miras. Karena industri miras yang sudah ada, akan tetap berjalan, begitu pun perdagangan eceran dan kaki limanya akan tetap berjalan, berdasarkan peraturan yang sudah ada.

Miras Membahayakan Nyawa dan Merusak Akal Manusia

Sudah banyak kasus membahayakan pihak lain karena miras ini, di antaranya Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPA) Papusa, Anike Rawar, mengatakan bahwa mengkonsumsi minuman keras memicu terjadinya KDRT di berbagai daerah di Papua (Republika.com,01/10/2014)

Menurut laporan terbaru WHO, yang menyatakan bahwa 3 juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol pada 2016 lalu. Angka itu setara dengan 1 dari 20 kematian di dunia akibat konsumsi alkohol, yang juga setara dengan satu kematian tiap 10 detik (cnnindonesia.com, 24/09/2018)

Ketuka Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, mengingatkan bahwa miras bisa lebih berbahaya dari virus corona. Sebab, data pada 2016 mencatat sebanyak 3 juta orang tewas akibat miras. “Orang yang mati karena miras itu diseluruh dunia sudah lebih dari 3 juta pada tahun 2016 di dalam penelitiannya. Berarti lebih banyak daripada orang yang mati karena Covid,” ujar Cholil (sindonews.com, 01/03/2021)

Dan kasus terbaru yang menggambarkan berbahayanya minuman keras yakni seorang oknum polisi dalam keadaan mabuk, menembak empat orang. Tiga di antaranya meninggal dan salah satunya adalah anggota TNI (kompas.com,26/02/2021)

Miras, Pintu Kejahatan

Islam jelas mengharamkan miras, “Hai orang-orang yang beriman, sungguh (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Karena itu jauhilah semua itu agar kalian mendapat keberuntungan.” (TQS al-Maidah [5]: 90).

Sudah dari jauh-jauh hari Islam telah memperingatkan bahwa miras adalah minuman yang banyak mendatangkan kemudaharatan. Allah SWT menyifati khamr dan judi dengan rijs’un (kotor), perbuatan setan dan sebagainya sebab Allah SWT telah menyebutkan bahwa khamr dan judi bisa menimbulkan permusahan dan kebencian diantara orang beriman, memalingkan mukmin dari Allah dan melalaikan Shalat.

Nabi SAW juga menyebutkan bahwa khamr sebagai ummul khaba’its (induk dari segala kejahatan), hal ini sesuai dengan sabda beliau: “Khamr adalah biang kejahatan dan dosa yang paling besar. Siapa saja yang meminum khamr bisa berzina dengan ibunya, saudari ibunya, dan saudari ayahnya.” (HR ath-Thabarani).

Islam juga melarang secara total semua hal yang terkait dengan miras (khamr) mulai dari pabrik, produsen miras, distributor, penjual, hingga konsumen. Rasulullah bersabda: “Rasulullah Saw. telah melaknat terkait khamr sepuluh golongan: pemerasnya; yang minta diperaskan; peminumnya; pengantarnya, yang minta diantarkan khamr; penuangnya; penjualnya; yang menikmati harganya; pembelinya; dan yang minta dibelikan.” (HR at-Tirmidzi).

Islam juga telah menetapkan sanksi hukuman bagi orang yang meminum miras berupa cambukan 40 kali atau 80 kali. Ali bin Abi Thalib ra. menuturkan , “Rasulullah Saw. mencambuk (peminum khamr) 40 kali, Abu Bakar mencambuk 40 kali, Umar mencambuk 80 kali. Masing-masing adalah sunah. Ini adalah yang lebih aku sukai.” (HR Muslim).

Sedangkan bagi pihak selain yang meminum khamr, maka sanksinya berupa sanksi ta’zir. Bentuk dan kadar sanksi itu diserahkan kepada khalifah atau qadi, sesuai ketentuan syariat. Tentunya sanksi ini bisa memberikan efek jera kepada para pelakunya.

Dari sini sudah jelas bahwa Islam dengan sistem pemerintahannya mendorong para penguasa untuk menjalankan kehidupan Islam dalam rangka mencari ridha Allah. Sehingga sistem yang diterapkan pun mampu untuk mencegah dan memberantas miras.

Lantas hal ini pastinya akan menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan orang-orang non-Muslim bisa mendapatkan miras atau minuman beralkohol atau makanan haram sekalipun, jika berada pada sistem khilafah?

Tegaknya sistem khilafah adalah penjagaan terhadap akidah sekaligus hukum syara, sama halnya ketika ada non-Muslim yang hidup di dalam daulah, kehidupan mereka pun harus tunduk pada aturan daulah. Sedangkan terkait dengan ibadan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, itu semua harus terikat dengan perjanjian dengan daulah. Non-Muslim dilarang untuk mempropagandakan akidah mereka, makanan dan minuman haram (termasuk industrinya) semuanya harus berada di ranah privat.  Serta cara mereka mendapatkan makanan atau minuman haram tersebut adalah dari circle mereka sendiri dan tanpa melibatkan umat Muslim.

Dalam hal makanan dan pakaian, umat non-Muslim berhak mengikuti aturan agama mereka tentang tata kehidupan publik.

Mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan: “Islam membolehkan ahlu dzimmah meminum minuman keras, memakan daging babi, dan menjalankan segala aturan agama mereka dalam wilayah yang diatur oleh syariat.”

Maka, selama hal tersebut dilakukan dalam kehidupan pribadi dan tidak dilakukan di tempat umum, negara Islam tidak punya urusan untuk mengusik masalah-masalah pribadi mereka. Namun bila, misalnya seorang ahlu dzimmah membuka toko yang menjual minuman keras, maka dia akan dihukum berdasarkan aturan syariat Islam. []

 

News Feed