oleh

Ulama Harus Lantang Menentang Kezaliman

Oleh: Eva Erfiana, S.S | Alumni Universitas Gunadarma

Maslahat Umat | Sebagai ulama seharusnya lantang menentang kezaliman. Wajib hukumnya tegas menolak diskriminasi yang bersembunyi di balik arus moderasi. Seorang ulama seharusnya wara’ atau penuh kehati-hatian terhadap harta, tahta dan ilmu yang mereka sampaikan. Sebab ketika tergelincir mengelola semuanya, akan berakibat fatal. Ulama tidak boleh terjebak dalam pengaburan makna. Ulama juga sebagai pengemban dakwah seharusnya tegas. Akan tetapi, hari ini semua digiring agar para ulama yang istiqamah dijauhkan dari menasihati ranah pemerintah, membuat masyarakat semakin tergoyah tak tentu arah.

Di sistem demokrasi, para ulama yang tegas dieliminasi, agar tak ada lagi pewaris nabi yang amanah, kritis dan berjuang menegakkan syariat secara kaffah. Sehingga tersisalah mereka yang mudah sekali dikendalikan oleh penguasa untuk semakin menguatkan ketidakadilan. Merampas wajah agama agar umat semakin terombang-ambing dengan kampanye moderasi.

Seperti yang terjadi di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Kepengurusan lama resmi diberhentikan dan masa kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Ada beberapa nama baru yang muncul dan pengurus lama tentunya hilang karena tergantikan. Di antaranya Din Syamsuddin yang digeser oleh Ma’ruf Amin yang mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Yusuf Muhammad Martak (mantan bendahara), Tengku Zulkarnain (mantan wasekjen), Bachtiar Nasir (sekretaris Wantim). Keempat tokoh ini terkenal keras terhadap pemerintah. Din aktif di koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dan tiga nama besar lainnya merupakan pentolan Aksi 212.

Peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya penyeragaman suara di MUI. Ia membandingkannya dengan strategi pemerintah Orde Baru dalam merangkul kelompok-kelompok masyarakat. Ada upaya kelompok pendukung pemerintah untuk menyamakan suara di kalangan masyarakat. Salah satunya di MUI, ia menyebut sebagai state coorporatism.

Seperti yang dilansir CNN Indonesia (27/11/2020) Siti berpendapat, seharusnya yang berbeda pendapat dengan pemerintah tidak harus didepak karena MUI dibentuk untuk mewadahi berbagai ormas Islam dan Indonesia tidak ditentukan oleh elite. Kooptasi pemerintah bukanlah kemenangan mutlak kubu pendukung. Ia pun menegaskan kalau sistem demokrasi di Indonesia adalah partisipatoris, bukan perwakilan.

Arus moderasi harus diwaspadai karena akan mengubah pemahaman masyarakat masuk ke dalam arus tersesat. Ini adalah sebuah bukti bahwa paham sekularisme semakin menggurita bahkan sanggup mengebiri eksistensi MUI agar sesuai pesanan. Padahal sesungguhnya sebagai wadah besar ormas Islam, MUI harus menjadi teladan dan berdiri tegak di garda terdepan. Wadah ini sebagai penentang utama kezaliman dan menjadi pengingat bagi penguasa yang semakin semena-mena, karena itulah esensi dari politik Islam yakni ulama sebagai penyeru pelaksanaan syariat.

Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya ulama adalah pewaris nabi. Sungguh nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh, mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR al-Imam at-Tirmidzi, Ahmad, ad-Darimi, Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Ulama adalah detak jantung umat. Perisai yang membuat masyarakat mampu cermat. Bahwa hari ini sistem yang mengayomi teramat rusak dan hanya mampu menyediakan kesengsaraan di setiap keadaan. Sayangnya, ulama hari ini memiliki pengerdilan makna, bahkan rela mengemis ‘dunia’ pada para penguasa. Kini umat ibarat mayat hidup yang menggenggam masa depan redup.

Sesungguhnya dalam sistem Islam, ulama memiliki kriteria yang teramat tinggi. Bukan hanya mempunyai kapabilitas mumpuni dalam bidang keagamaan, tetapi teladan yang takut kepada Allah, memiliki hati yang bersih dari menduakan Allah, tegas menjauhi kemaksiatan, keimanan ada di level tertinggi dari sikapnya. Ia beramal dengan segala ilmu yang dimiliki sepenuh tanggung jawab sebagai pelanjut estafet perjuangan nabi.

Bagaimana umat akan terpahamkan tentang bahaya sekularisme jika ulama beralih ritme, dari pengemban dakwah menjadi abdi kezaliman? Mungkinkah umat mengerti tentang serakahnya kaum kapitalis, jika ulamanya menjadi alat komprador, tak ubahnya seperti pengemis?
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menggelari ulama-ulama yang tidak menjalankan amar makruf nahi mungkar sebagai ulama-ulama suu’. Menurutnya salah satu ciri ulama suu’ adalah yang merapat kepada pemimpin zalim dan melegitimasinya.

Ulama adalah pemimpin umat untuk bergerak amar makruf nahi mungkar. Kita bisa belajar tentang ketegasan Imam Abu Hanifah ketika menentang penguasa Irak yang zalim, Yazid bin Hubairah yang menawarkan jabatan qadhi, Imam Abu Hanifah sadar bahwa jabatan itu bisa melumpuhkannya agar mengikuti kemauan pemerintah untuk justifikasi segala perbuatan yang melanggar aturan Allah.

Sudah seharusnya ulama menyadarkan semua kalangan tentang rusaknya sistem ini. Demokrasi ciptaan makhluk yang menjadikan manusia sebagai pembuat hukum yang mengatur negeri. Dari sistem ini tak bisa dimungkiri kecacatan lahir dan hadir di berbagai sendi kehidupan. Kondisi sengkarut seyogianya menjadi lahan berdakwah bagi para ulama untuk mengembalikan tatanan hidup kepada sistem Islam. Kondisi ini justru bukan sebaliknya, menyampaikan fatwa agar ada legitimasi untuk arus moderasi.

Semakin lunturlah kontribusi ulama dalam mengentaskan efek mengenaskan sistem demokrasi, di manakah para pewaris nabi yang takut dengan pelanggaran terhadap hukum Ilahi? Seharusnya gemerlap sistem demokrasi tak menyilaukan mata ulama, karena perjuangan sesungguhnya adalah untuk tegaknya kembali Islam kafah.

Allah berfirman, “Sesungguhnya golongan yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya ialah para ulama. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.” (TQS. al-Fathir: 28) []

 

News Feed