oleh

Uji Coba Terbatas Pembelajaran Tatap Muka di Masa Pandemi, Amankah?

Oleh: Laela Sari, Karyawan Swasta

Maslahat Umat | Memasuki tahun ke-2 pandemi Covid-19, banyak dampak yang muncul di seluruh aspek kehidupan, tak luput juga di bidang pendidikan. Selama pandemi sistem pendidikan dan pembelajaran yang sebelumnya dilakukan langsung yaitu pembelajaran tatap muka (PTM) antara tenaga pendidik dan murid berinteraksi di Sekolah berganti menjadi daring/online/pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Dalam pelaksanaannya kegiatan PJJ dirasakan publik tidak berdampak baik bagi siswa dan orang tua karena banyak permasalahan yang timbul di antaranya keterbatasan fasilitas daring seperti tidak punya hp/laptop, koneksi internet bermasalah serta kuota belajar yang tidak dimiliki. Ada juga siswa yang mengalami depresi hingga bunuh diri karena merasa tugas yang diberikan terlalu banyak.

Bagi orang tua juga ikut merasakan dampaknya, mereka ikut stres karena harus mendampingi pembelajaran daring anak-anaknya yang menyita waktu, perhatian, biaya spp tetap harus dibayarkan yang tidak mengalami pengurangan walaupun siswa tidak belajar di sekolah sehingga tidak sedikit yang akhirnya memutuskan berhenti sekolah. Dari pihak  tenaga pengajar juga mengalami kesulitan akibat mengejar target pelajaran sesuai kurikulum, sementara sarana dan prasarananya tak memadai.

Berdasarkan dampak negatif di atas akhirnya publik pun mendesak pemerintah untuk membuka dan melaksanakan proses pembelajaran tatap muka di sekolah. Imbas dari desakan publik tersebut  maka pemerintah mengeluarkan Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19  yang disesuaikan sejak 30 Maret 2021.

Poin penting SKB tersebut antara lain setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi Covid-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah (kanwil), atau kantor Kementerian Agama (Kemenag) mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan pembelajaran jarak jauh.

Kebijakan PTM terbatas diambil dengan pertimbangan pembukaan sekolah yang telah dilakukan berbagai negara di dunia (sebanyak 85%) dan di Indonesia sendiri, hingga saat ini sudah 22% sekolah menerapkan PTM terbatas. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk kesiapan sekolah untuk memulai PTM.

Namun, uji coba terbatas pembelajaran tatap muka di masa pandemi, amankah? Sebenarnya, kebijakan PTM dengan membuka sekolah di tengah pandemi sebenarnya tidak aman, tetap saja berisiko terjadinya penularan penyakit Covid-19. Karena pendidik dan tenaga kependidikan yang telah divaksin masih memiliki peluang terinfeksi virus karena vaksin tidak berarti bebas dari virus dan hingga saat ini pun belum ada uji klinis terhadap vaksin anak sehingga kemungkinan para murid bisa saja terkena virus Covid-19 ini.

Pihak sekolah juga harus sudah melakukan sosialisasi protokol kesehatan ke pendidik, tenaga kependidikan, peserta dan orang tua didik, serta penyiapan insfrastruktur sekolah yang sudah sesuai dengan prokes. Sementara itu, hasil pengawasan KPAI pada Juni-November 2020 menunjukkan hanya 16,3 persen sekolah yang sudah siap PTM dari 49 sekolah di 21 kabupaten/kota pada 8 provinsi di Indonesia. Sekolah yang mengisi daftar periksa PTM Kemdikbud hanya 50 persen sekolah dan hanya sekitar 10 persen yang sangat siap PTM. (nasional.kontan.co.id, 4/4/2021).

Pihak KPAI bidang pendidikan pun menegaskan, seharusnya di April-Juni ini waktunya melakukan penyiapan bukan uji coba secara terbatas. Kekhawatiran ini juga dapat dilihat adanya klaster baru Covid-19 yang muncul di sekolah-sekolah yang telah melaksanakan uji coba pembelajaran tatap muka. Seperti di sejumlah daerah Di SMA 1 Sumatera Barat yang berada di Kota Padang Panjang, didapati 61 siswa-siswi positif Covid-19.

Di akhir Maret ini juga diketahui 56 siswa dan guru di SMA Titian Teras di Kabupaten Muaro Jambi, juga terkonfirmasi positif Covid-19. Munculnya klaster sekolah akibat Covid-19 cukup membuktikan penularannya masih tinggi. Oleh karena itu, negara wajib bertanggung jawab dalam menjamin PTM yang aman. Negara harus memenuhi pengadaan sarana prasarana di sekolah, pengawasan terhadap prokes, hingga keamanan di luar lingkungan sekolah. Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan terarah dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah sebagai pelaksana lapangan yang langsung berinteraksi dengan pihak sekolah.

Dapat kita lihat sejatinya penyebab tidak efektifnya PJJ dan munculnya dampak sosial adalah berlakunya sistem kapitalis di negeri ini dengan kurikulum pendidikannya gagap menghadapi pandemi dan negara juga tidak mampu memenuhi kebutuhan sarana prasarana PJJ di semua wilayah. Karena pemerintahan dalam sistem demokrasi kapitalis setiap kebijakan yang diambil lebih mempertimbangkan manfaat dan keuntungannya tanpa memperhatikan keselamatan jiwa sehingga tidak dapat menyelesaikan masalah yang ada munculnya masalah baru.

Sejatinya yang diperlukan dari proses pembelajaran bukan hanya pertemuan guru dan siswa. Namun kualitas pembelajaran yang mampu membangkitkan semangat belajar, juga menumbuhkan semangat untuk mewujudkan tujuan pendidikan sahih. Tujuan pendidikan yang sahih sebagaimana yang ditetapkan syariah Islam. Yakni, untuk membentuk manusia berkepribadian Islami dan menguasai ilmu baik tsaqafah Islam maupun ilmu-ilmu pengetahuan umum dan terapan untuk mengarungi kehidupan.

Solusi dari negara yang menerapkan syariat Islam yaitu menjaga lingkungan sosial, masyarakat dan keluarga. Semua itu akan mendukung keberhasilan pendidikan di masa pandemi. Negara juga memastikan anggaran mencukupi bagi kebutuhan pendidikan, baik jika harus dilakukan dengan daring maupun tatap muka, biaya pendidikan pun digratiskan. Walhasil, pendidikan akan lebih baik hanya jika menerapkan syariat Islam secara kafah. []

 

News Feed