oleh

Sikap Kritis Dibungkam, Ilusi Demokrasi?

Oleh: Nida Salsabila, Mahasiswi Unindra

Maslahat Umat | Akhir-akhir ini marak terjadi aksi demonstrasi di Indonesia, disebabkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat tetapi berpihak kepada pemilik modal. Hal tersebutlah yang menyebabkan masyarakat melakukan aksi protes di berbagai daerah di Indonesia.

Aksi yang semula berjalan damai hingga akhirnya berujung bentrok dengan aparat keamanan tersebut menjadi sorotan publik. Banyak pendemo yang akhirnya ditangkap karena dianggap sebagai provokator. Bukan hanya masyarakat yang turun kejalan saja yang ditangkap, tetapi juga masyarakat yang mengemukakan pendapatnya di sosial media pun turut menjadi sasaran penangkapan karena dianggap melanggar UU ITE.

Dengan banyaknya masyarakat yang ditangkap dan dipenjarakan karena dianggap bertentangan dengan pemerintah, tentu menjadi ketakutan tersendiri bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya.

Seperti dilansir pada merdeka.com (25/10/2020), Lembaga Indikator Politik Indonesia mencoba memotret kondisi demokrasi di Indonesia melalui survei opini publik. Hasilnya adalah mayoritas setuju bahwa kebebasan sipil mulai terganggu. “survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat 76, 6 persen, makin sulit berdemonstrasi atau melakukan 73,8 persen, dan aparat dinilai semena-mena menangkap warga yang berbeda pandangan politiknya dengan penguasa 57,7 persen,” terang Burhanudin.

Fakta sistem demokrasi saat ini berbeda jauh dengan pengertian demokrasi secara umum yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Seharusnya kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat tapi pada faktanya kedaulatan berada di tangan pemilik modal atau penguasa. Ketika rakyat menyuarakan aspirasinya pun tidak pernah didengar oleh para penguasa.Kenyataannya, demokrasi justru menuntun tangan besi aparatur negara untuk membungkam suara rakyat. Demokrasi sekedar ilusi. Buktinya, suara rakyat menjadi tidak berarti.

Hal ini berbanding terbalik dengan daulah Islam dimana masyarakat yang berada di dalam naungan daulah Islam memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya.Pemimpin Islam yakni Khalifah di dalam daulah Islam akan memfasilitasi wadah aspirasi dari masyarakat yang dipimpinnya. Dimana ketika khalifah melakukan suatu kesalahan maka rakyat dapat mengingatkan pemimpinnya tersebut dengan cara yang ma’ruf. Atau ketika kebijakan seorang khalifah dianggap memberatkan rakyatnya, maka rakyat berhak untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan yang dikeluarkan dan tentunya hal tersebut menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

News Feed