oleh

Sekjen MUI: Munas MUI Tidak Akan Bahas Masa Jabatan Presiden

JAKARTA | Maslahat Umat — Sehubungan dengan banyaknya pemberitaan di media sosial yang menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengusulkan jabatan presiden supaya diperpanjang dari 5 tahun menjadi 7 tahun atau 8 tahun, maka untuk tidak menjadi isu liar, Sekjen MUI Anwar Abbas dalam siaran persnya menjelaskan duduk masalahnya.

MUI berencana akan menyelenggarakan MUNAS dari tanggal 25 hingga 28 november 2020 di Jakarta secara online dan offline. Salah satu agenda MUNAS, selain membahas masalah yang menyangkut program kerja dan pemilihan pimpinan baru mui periode 2020-2025, juga membahas isu2 penting yang perlu ditetapkan hukumnya untuk difatwakan agar umat tahu tentang hukum dari masalah tersebut .

Untuk itu Komisi fatwa sebagai komisi yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut telah melakukan langkah-langkah, yaitu: Pertama, melakukan inventarisasi tentang masalah-masalah yang mungkin perlu dibuatkan fatwanya. Pembuatan daftar inventarisasi masalah ini penting dilakukan sebagai dasar dalam menimbang dan menentukan masalah apa yang akan dibahas untuk dibuatkan fatwanya nanti di MUNAS.

Salah satu masalah yang muncul dan diusulkan ketika berada di tahap inventarisasi ini yaitu masalah masa bakti presiden tersebut. Ketika daftar masalah tersebut dibawa ke dalam tahap berikutnya untuk dilihat dan dinilai oleh komisi fatwa masalah tersebut ternyata tidak masuk ke dalam kelompok masalah yang telah dipilih dan ditentukan oleh komisi fatwa untuk menjadi masalah yang akan dibahas dalam munas.

“Dengan demikian, MUNAS MUI yang akan diselenggarakan bulan depan tersebut jelas tidak akan membahas masalah yang menyangkut masa jabatan presiden seperti yang sudah tersebar di beberapa media tersebut. Demikian penjelasan ini disampaikan agar bisa dimaklumi,” jelas Anwar Abbas. (des)

News Feed