oleh

PP Muhammadiyah Keluarkan Surat Edaran tentang Tuntunan Ibadah Ramadhan 1442 H  

 Yogyakarta | Maslahat Umat — Pimpinan Pusat Muhammadiyah  mengeluarkan Surat Edaran bernomor 03/EDR/I.0/E/2021, pada 22 Maret 2021, tentang Tuntunan Ibadah Ramadhan 1442 H/2021 M, dalam kondisi darurat Covid -19, sesuai Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

“Tuntunan tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dan dapat menjadi panduan bagi umat  Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Khusus bagi warga Muhammadiyah dengan seluruh institusi yang berada di lingkungan Persyarikatan dari Pusat sampai Ranting hendaknya memedomani tuntunan ini sebagai wujud mengikuti garis kebijakan organisasi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.S, dalam siaran persnya.

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berlangsung selama satu tahun. Semua pihak telah berupaya melakukan berbagai usaha untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona. Muhammadiyah pun telah banyak memberikan kontribusi yang signifikan dalam penanggulangan wabah ini. Mulai dari dibentuknya Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC), penyediaan layanan rumah sakit sebagai rujukan pasien Covid-19 beserta segenap sumber daya tenaga medisnya, termasuk pemberian fatwa￾fatwa keagamaan terkait peribadatan yang juga terdampak pandemi.

Data dari Laporan Media Harian yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sampai dengan tanggal 17 Maret 2021 kasus penularan Covid-19 telah mencapai angka 1.437.283 orang (rata-rata 3937 orang per hari), kasus sembuh sekitar 1.266.673 orang (rata-rata 3470 orang per hari) dan kasus meninggal dunia hampir mendekati 38.915 orang (rata-rata 106 orang per hari).

Kasus Covid-19 di Indonesia sampai dengan pertengahan Maret 2021 ini memang tampak menurun secara agak signifikan. Namun sebenarnya penurunan itu adalah dari kondisi lonjakan kasus pasca libur panjang akhir tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum libur panjang tersebut, yaitu kasus Desember 2020, maka sebenarnya belum ada indikasi penurunan yang signifikan.

Hal ini ditunjukkan oleh data dari Kementerian Kesehatan bahwa tren penularan Covid-19 pada Desember 2020 rata-rata 4.429,9 orang, sementara pada Januari 2021 mengalami lonjakan hingga rata-rata 7.829,9 orang, dan sampai pada pertengahan Maret  2021 turun kembali di angka rata-rata 4.585,5 orang. Penurunan ini juga ternyata bersamaan dengan turunnya jumlah testing di Indonesia dibanding bulan sebelumnya.

Positive rate di Indonesia masih berkisar 12%, dua kali lipat lebih tinggi dibanding  standar yang ditetepkan oleh WHO (5%). Bahkan, saat ini telah ditengarai munculnya varian baru virus corona yang disebut dengan Covid-B117 masuk ke Indonesia.

Sementara itu, fakta di lapangan menunjukkan bahwa lonjakan pasien Covid-19  yang dirujuk ke rumah sakit sudah mulai berkurang, sehingga rumah sakit termasuk para tenaga medis bisa sedikit “bernafas” lega. Upaya yang dilakukan Pemerintah pun sudah lebih massif dalam menegakkan protokol kesehatan dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berskala Mikro.

Perilaku masyarakat pun sudah bertambah baik dalam memahami bahaya Covid-19 dan menyadari pentingnya penerapan protokol kesehatan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjauhi Kerumunan), meskipun mungkin masih ada sebagian kecil masyarakat yang masih abai.

Di samping itu, walaupun belum dapat dilihat hasilnya, program vaksinasi sebagai salahsatu upaya pembentukan kekebalan masyarakat (herd immunity) telah mulai dilaksanakan. Namun demikian ikhtiar untuk menekan ancaman pandemi Covid-19 dan terus meningkatkan kewaspadaan tetap dan masih harus dilakukan secara maksimal, dan tidak boleh ada sikap lengah apalagi abai.

Atas dasar itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah perlu memberikan tuntunan keagamaan lanjutan bagi masyarakat/umat Islam umumnya dan warga Muhammadiyah khususnya dalam menjalankan kegiatan ibadah pada bulan Ramadan 1442 H yang besar kemungkinan masih dalam situasi pandemi Covid-19.

Tuntunan ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi penyebaran Covid-19 yang tidak merata atau memiliki tingkat kedaruratan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain.

Tuntunan Ramadan

Terkait pelaksanaan kegiatan ibadah pada bulan Ramadan 1442 H, dengan berpedoman kepada Surat Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat Covid-19, Nomor 04/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Salat Idulfitri dalam Kondisi Darurat Covid-19, Nomor 05/EDR/I.0/E/2020, tentang Tuntunan Ibadah (Lanjutan) Pada Masa Pandemi Covid-19, Nomor 06/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Puasa Arafah, Iduladha dan Kurban pada Masa Pandemi Covid-19, dan Nomor 01/EDR/I.0/E/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Persyarikatan Selama PPKM dan Tuntunan Vaksin, kegiatan ibadah pada bulan Ramadan 1442 H dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

Puasa Ramadan wajib dilakukan kecuali bagi orang yang sakit dan yang kondisi kekebalan tubuhnya tidak baik. Orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, baik yang bergejala maupun tidak bergejala atau disebut Orang Tanpa Gejala (OTG) termasuk dalam kelompok orang yang sakit ini. Mereka mendapat rukhsah meninggalkan puasa Ramadan dan wajib menggantinya setelah Ramadan sesuai  dengan tuntunan syariat.

Untuk menjaga kekebalan tubuh dan dalam rangka berhati-hati guna menjaga agar  tidak tertular, tenaga kesehatan yang sedang bertugas menangani kasus Covid-19, bilamana dipandang perlu, dapat meninggalkan puasa Ramadan dengan ketentuan menggantinya setelah Ramadan sesuai dengan tuntunan syariat.

Ayat dan hadis di atas menunjukkan keharusan waspada/berhati-hati serta larangan menjatuhkan diri pada kebinasaan dan kemudaratan (yang berarti keharusan menjaga diri/jiwa). Tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 membutuhkan kekebalan tubuh ekstra sehingga boleh tidak berpuasa dan apabila tetap berpuasa dikhawatirkan justru akan membuat kekebalan tubuh dan kesehatannya menurun, dan itu bisa menimbulkan mudarat.

Vaksinasi dengan suntikan boleh dilakukan pada saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa, karena vaksin diberikan tidak melalui mulut atau rongga tubuh lainnya seperti hidung, serta tidak bersifat memuaskan keinginan dan bukan pula merupakan zat makanan yang mengenyangkan (menambah energi).

Adapun yang membatalkan puasa adalah aktivitas makan dan minum, yaitu menelan segala sesuatu melalui mulut hingga masuk ke perut besar, sekalipun rasanya tidak enak dan tidak lezat. Suntik vaksin tidak termasuk makan atau minum. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah [2] ayat 187.

Bagi masyarakat yang di sekitar tempat tinggalnya ada penularan Covid-19, salat berjamaah, baik salat fardu (termasuk salat Jum‘at) maupun salat qiyam Ramadan (tarawih), tetap dilakukan di rumah masing-masing dalam rangka menghindarkan diri dari penularan virus corona.

Tren penurunan kasus Covid-19 akhir-akhir ini diharapkan berlangsung terus sampai serendah mungkin. Oleh karena itu, segenap lapisan masyarakat hendaknya dapat selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, baik dalam kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan ibadah sehari-hari. Hal ini dalam rangka berperan aktif menanggulangi penyebaran wabah Covid-19.

Di samping itu, masyarakat hendaknya mematuhi anjuran vaksinasi agar terbentuk kekebalan masyarakat dari wabah Covid-19 ini. Pemerintah juga hendaknya  terus meningkatkan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak penyebaran wabah Covid-19 dengan memaksimalkan 3T (tracing, testing dan treatment) serta menguatkan peran rumah sakit rujukan Covid-19 sehingga dapat melayani pasien Covid-19 secara maksimal. Pemerintah hendaknya terus menggalakkan program vaksinasi hingga mencapai ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Fatwa ini diharapkan menjadi pegangan bagi warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat pada umumnya terutama dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan 1442 H mendatang. Apabila sebelum datang bulan Ramadan 1442 H terjadi penurunan angka penularan Covid-19 secara signifikan, atau justru sebaliknya, terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi, fatwa ini dapat ditinjau kembali, dan pelaksanaan ibadah menyesuaikan dengan tingkat kedaruratan yang terjadi di masing-masing daerah. (des)

 

 

News Feed