oleh

Pernyataan Sesat Ketua BPIP tentang Konstitusi di Atas Kitab Suci

Oleh: Irfan S. Awwas | Aktivis Dakwah

Maslahat Umat | Ketua BPIP (Badan Pembina Ideologi Pancasila), Yudian Wahyudi mengatakan: “Saya mengimbau kepada orang Islam, mulai bergeser dari kitab suci ke konstitusi kalau dalam berbangsa dan bernegara. Sama, semua agama. Jadi kalau bahasa hari ini, konstitusi di atas kitab suci. Itu fakta sosial politik,” kata Yudian.

Yudian mengatakan, imbauan itu bukan berarti merendahkan agama. Sebab, kitab suci dan konstitusi merupakan perpaduan antara ilahi dan wadhi yang diselesaikan dengan kesepakatan atau ijma’. Menurut dia, hukum Tuhan tertinggi yang mengatur kehidupan sosial politik bukanlah kitab suci.

“Kalau Islam, bukan Quran dan hadist dalam kitab, tapi adalah konsensus”

Pernyataan ini, bukanlah ucapan seorang intelektual. Tapi ucapan orang mabuk. Tidak punya landasan dalam konstitusi RI maupun kitab suci Alqur’an.

Belum pernah ada, dari kalangan para perumus pancasila yang berani bicara seperti Yudian. Ingin menggeser ajaran kitab suci ke konstitusi. Sebagai ketua BPIP, ucapan tersebut sama seperti ucapan dia sebelumnya, bahwa “agama musuh terbesar pancasila,” sama sekali tidak Pancasilais. Tapi mengandung misi zionis dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Zionisme, melarang membawa-bawa agama dalam urusan bernegara. Sedangkan PKI, seperti dikatakan gembong PKI DN Aidit, pancasila alat pemersatu. Jika sudah bersatu, pancasila tidak diperlukan lagi.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa pernyataan Yudian tidak pancasilais.

Pertama, bertentangan dengan dasar negara RI, ps 29 ayat 1, Ketuhanan YME, yang tercantum dalam sila pertama pancasila. Menurut para perumus Pancasila antara lain Muhammad Hatta, Ketuhanan YME berarti tauhid. Bukankah itu ajaran kitab suci Alqur’an? Lalu apanya yang mau digeser?

Kedua, presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres No. 24 tahun 2016 tentang penetapan Harlah Pancasila 1 Juni 1945. Lalu, menurut Yudian manakah pancasila yang konstitusional, yang lahir 1 juni atau 18 Agustus 1945, seperti yang selama ini diperingati hari lahirnya?

Ketiga, sebagai ketua BPIP, bagaimana Yudian menyikapi RUU HIP yang diusulkan anggota DPR dari PDIP? RUU tersebut mengusulkan untuk mengganti dasar negara menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Dan merubah pancasila menjadi trisila atau ekasila. Usulan ini jelas inkonstitusional, mengapa Yudian membiarkan pembangkangan ini, padahal dia ketua pembina pancasila?

Sejak lahirnya pancasila, belum pernah ada kesepakatan terkait pemahaman dan praktik pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dimasa orla, praktik pancasila berwujud Nasakom, dengan melibatkan pemberontak PKI dalam pemerintahan negara. Bung Karno dimakzulkan dari jabatan presiden oleh MPRS, 1967, karena menolak membubarkan PKI. Sementara, pada 1960 Bungkarno dengan enteng membubarkan pemenang no 2 pemilu 1955, partai Masyumi, dengan alasan anti revolusi.

Dizaman orba, Suharto menjadikan pancasila sebagai asas tunggal bagi semua partai dan ormas. Karena alasan ini, siapa yang menentang dipenjarakan, dipersulit hidupnya dan dibunuh hak politiknya. Suharto kemudian dimakzulkan dari jabatan presiden, selain alasan korupsi dan KKN.

Dimasa reformasi, tanpa kesepakatan nasional, secara sepihak dengan dukungan PDIP, Jokowi merubah hari lahir pancasila. Jelas, perubahan ini inkonstitusional. Menurut Yudian, mungkinkah Jokowi dimakzulkan karena melakukan tindakan inkonstitusional ini?

Tetiba, Yudian Wahyudi bicara seperti dewa mabuk, mengajak umat Islam meninggalkan kitab suci Alqur’an dan beralih ke konstitusi dalam bernegara.

Mustahil ucapan ini lahir dari orang beragama dan memahami konstitusi NKRI secara benar; kecuali orang yang membonceng komunisme untuk mengganti dasar negara dan merubah pancasila.

Jogjakarta, 19/12/2020

News Feed