oleh

Pemerintah Tunda Penggunaan Vaksin AstraZeneca, PKS: Jangan Kecolongan!

JAKARTA | Maslahat Umat — Pemerintah menyatakan menunda penggunaan vaksin  AstraZeneca hingga  ada hasil penelitian organisasi kesehatan dunia (WHO) terkait efek sampingnya. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah untuk melakukan asesmen menyeluruh.

“Sejak awal sudah saya pertanyakan  apakah  izin EUA  AstraZeneca  keluar  melalui  prosedur  standar?  Sebagaimana diketahui,   tidak  dilakukan uji klinis terhadap vaksin tersebut  di Indonesia. Oleh sebab itu, saya mendukung penundaan penggunaannya  dan meminta  pemerintah melakukan asesmen menyeluruh.  Jangan sampai kita kecolongan karena tergesa-gesa  memberikan izin penggunaan darurat,” ujar Netty dalam keterangan media, Selasa, (16/03/21).

Menurut Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI,  meskipun AstraZeneca diperoleh dengan skema COVAX WHO secara gratis, bukan berarti kita tidak perlu mempertimbangkan efikasi, kualitas dan kehalalannya. Semua harus transparan, jangan  ada yang disembunyikan,” tandasnya.

Dalam pemberitaan media sebelumnya, disebutkan  sejumlah negara seperti Perancis, Jerman, Italia, Bulgaria, Denmark, Islandia dan lain-lain telah menyatakan menunda penggunaan vaksin COVID-19 buatan perusahaan Inggris tersebut, akibat  adanya  laporan kasus  pembekuan darah dan kemungkinan efek samping lainnya dari vaksin tersebut.

“Harus ada evaluasi atas temuan dugaan efek samping dari vaksin AstraZaneca di luar negeri. Kita butuh cepat dan segera selesaikan  program vaksinasi,  tapi  harus tetap  mengutamakan  keamanan. Kita sedang perang melawan COVID-19 yang taruhannya adalah  nyawa rakyat dan keselamatan bangsa. Keputusan  memilih, membeli dan mendatangkan vaksin adalah kewenangan pemerintah yang tidak boleh dititipi kepentingan bisnis dan politis” ujar Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Netty juga meminta pemerintah agar  memastikan nasib 1,1 juta dosis serta 50 juta dosis vaksin AstraZaneca yang sudah didatangkan dan dibeli pemerintah. “Bagaimana nasib 1,1 juta  vaksin yang sudah didatangkan dan 50 juta yang sudah  dibeli pemerintah? Menurut info,   masa kadaluwarsa 1,1 juta dosis tersebut  hanya sampai Mei 2021. Sekarang sudah memasuki pertengahan Maret. Bagaimana kalau kita tidak mampu menggunakan   vaksin tersebut sebelum masa kadaluwarsanya habis?” katanya.

“Pemerintah harus segera mencari solusi atas persoalan tersebut. Kejadian  ini harus jadi catatan pemerintah  agar  tidak tergesa-gesa dalam melakukan pembelian dan mendatangkan vaksin. Jangan sampai karena  skema vaksin gratis, kita jadi lemah dan tidak mandiri. Penting juga dijelaskan pada masyarakat apakah  skema vaksin gratis COVOX – WHO ini  benar-benar bantuan murni  bebas syarat. Jangan sampai publik berpikir, 1,1 juta dosis gratis didapatkan  karena bersedia membeli 50 juta dosis lainnya,” kata Netty.

Terakhir, Netty meminta pemerintah agar  menggencarkan  sosialisasi mengenai vaksin dan vaksinasi. “Sosialisasi harus masif dan efektif, agar mencegah beredarnya  informasi  hoax dan tidak berdasar. Sosialisasi vaksin juga jangan monoton. Gandeng tokoh masyarakat  dan influencer  yang sikap dan ucapannya didengar dan diikuti. Hati-hati, jangan salah pilih role model yang malah memberikan contoh buruk pada masyarakat,” ungkapnya. []

News Feed