oleh

Kunjungan Menlu AS Bukan Kunjungan Biasa

Oleh: Safina An Najah Zuhairoh | Aktivis Muslimah

Maslahat Umat | Di tengah berbagai problematika yang terjadi didalam negeri, kedatangan Menlu AS, Mike Pompeo nampaknya tak terlalu mendapat sorotan dari masyarakat luas. Padahal sejatinya kunjungan tokoh yang merepresentasikan negara adidaya selevel AS, tentu bukan sekedar kunjungan biasa. Dilansir dari CNN Indonesia, dalam kunjungannya bertemu presiden Jokowi membahas tentang tensi yang terjadi di Laut China Selatan.1

Cina dan AS memang tengah terlibat dalam seteru di Laut Cina Selatan. Ketegangan dua negara adidaya ini terus memanas dan semakin meningkat semenjak pandemi Covid-19. Dari perang dagang2, saling tuduh melanggar HAM3, hingga sengketa maritim. Satu sama lain saling menuding siapa pemicu konflik di Laut Cina Selatan4.

Isu Laut Cina Selatan merupakan salah satu isu terpanas dalam dua decade terakhir ini. Tak heran karena Laut ini memiliki potensi geopolitik yang strategis. Selain itu, tersimpan cadangan energy dan kekayaan laut yang juga luar biasa. Inilah alasan mengapa Negara Adidaya (Cina dan AS) kerap kali berada dalam ketegangan karena LCS merupakan wilayah maritime yang strategis dan potensial. Dua negara adidaya ini saling berlomba mengendalikan pengaruh global, salah satunya pengaruh di LCS.

Dan juga tensi antar negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan laut Cina Selatan terus bergejolak, yakni konflik klaim teritorial. Misalnya klaim Cina 90% wilayah Laut Cina Selatan mengundang kegeraman dari berbagai pihak. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia bersama menolak atas klaim tersebut.

Dari konflik inilah, AS melihat peluang agar negara-negara Asia Tenggara bisa berada dalam pihaknya untuk melawan Cina, yakni dengan menjadikan Cina sebagai “musuh bersama”. Maka dari itu, Indonesia juga menjadi tujuan AS untuk memperkuat barisan perlawanan. Terlebih lagi karena Indonesia terkenal dekat dengan China dan semakin ‘akrab’ di masa pandemi, dan ini menjadi kekhawatiran bagi AS.

Indonesia lebih tertarik dengan berbagai tawaran Investasi dari Cina padahal mengabaikan standar lingkungan, HAM, dan good corporate governance (GCG)6. Sedangkan pemerintah tidak terlalu terkesan dengan bantuan dana dari AS untuk penanganan Covid-197 dan menolak permintaan AS terkait kebutuhan militerisme di wilayah Indonesia8 menyebabkan AS mati-matian ‘mengakrabkan’ diri ke Indonesia. Kunjungan Menlu AS bukanlah sekedar kunjungan, hingga menyempatkan diri bertemu GP Ansor bentuk upaya yang serius “pengakraban” dari AS.

Akhirnya Mike Pompeo, Menlu AS, sukses memainkan panggung  diplomasi, sekali datang Natuna ada di tangan9. Saat ini Indonesia dibuat kebingungan menghadapi jasa-jasa investasi dan “debt-trap” China. Sejatinya Indonesia tidak akan bisa mandiri dan berdaulat karena tekanan dua negara adidaya yang begitu kuat.

Indonesia selalu saja mempersonifikasi diri memiliki politik luar negeri bebas aktif, tidak cenderung pada blok  kekuatan manapun. Namun realitanya Indonesia justru menjadi negara pengekor. Konsekuensinya, Indonesia tidak akan netral, lebih suka pragmatis dan akhirnya menjalankan strategi global yang didektekan oleh negara adidaya. Dan saat ini Indonesia berada dalam posisi terjepit antara dua tekanan AS dan China.

Posisi geografis Indonesia yang strategis, kekuatan SDA, SDM dan salah satu pasar terbesar, serta potensial sebagai kebangkitan Islam ideologis menjadikan Indonesia tak luput dari perhatian. Sedihnya, kita saat ini hanyna sebatas objek sapi perah dan mudah sekali diperalat sebagai pion yang dimainkan oleh China dan AS.

Impian sebuah negeri yang ingin menjadi negara mandiri dan berdaulat hanya mampu diwujudkan jika negara tersebut berada naungan Khilafah Islam. Indonesia akan benar-benar mampu terlepas dari pengaruh kekuatan adidaya bila menerima Khilafah sebagai sistem bernegara. Khilafah Islam adalah negara yang dibangun diatas landasan ideology Islam. Aqidah menjadi asas negara, bukan sekedar formalitas atau simbolitas semata.

Dari aqidah Islam terpancar aturan yang salah satunya adalah mengatur hubungan kerjasama-luar negeri. Kerjasama haram hukumnya jika justru merugikan kaum muslimin. Khilafah akan bertindak tegas atas ikut campurnya negara asing dan mencegah hubungan kontra-produktif yang menyebabkan terusiknya keberlangsungan pelayanan terhadap rakyat.

Tak luput pula aturan terkait kesepakatan dengan dunia internasional dalam mengelola laut. Karena seperti yang kita ketahui, laut memiliki fungsi strategis dari segi geografis, politis, ekonomis maupun militer. Maka dalam perspektif Islam, laut termasuk jenis harta kekayaan milik umum karena mengandung benda-benda yang tabiat pembetukannya menghalangi individu untuk memilikinya. Maka tak ada namanya swastanisasi dari sumber hajat public, apalagi penyerahan terhadap asing, hukumnya haram. Itulah Khilafah.

Telah terbukti dalam sejarah bahwa Khilafah mampu bertahan selama berabad-abad sebagai negara adidaya dalam konstelasi dunia. Sejarah menceritakan bagaimana ditakutinya Khilafah Raja-Raja di Eropa pada saat itu. Bahkan mereka meminta pertolongan kepada Khilafah dengan merendah diri dan Khalifah Islam pun tercatat kian kali membantu mereka tanpa meminta imbalan apapun.

Kesaksian para sejarawan barat pun turut hadir mengisahkan sejarah manis nan indah itu. Bahwa hanya Khilafahlah yang mampu melakukan hal itu, masyarakat muslim dan non-muslim bisa memiliki kehidupan yang baik. Karena sejatinya Khilafah yang merupakan bagian dari ajaran risalah Islam, yang misi utamanya adalah menebar rahmat bagi seluruh alam. (Dari berbaqgai sumber)

 

News Feed