oleh

Koalisi Advokat Layangkan Somasi kepada Menteri Kesehatan

JAKARTA | Maslahat Umat — Pada hari Senin tanggal 02 November 2020, Koalisi Advokat menyampaikan Somasi kepada Menteri Kesehatan untuk segera mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) kali 24 (dua puluh empat jam) setelah diterimanya surat ini.

Dalam Siaran Persnya, Koordinator Koalisi Advokat untuk Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik (Koalisi Advokat), Dr. Muhammad Luthfie Hakim, S.H., M.H, mewakili Rekan Advokat Para Penerima Kuasa yaitu:

Dr. Juniver Girsang, S.H., M.H, Dr. Cholidin Nasir, S.H., M.H, Dr. ST. Laksanto Utomo, S.H., M.H, Dr. Syaiful Ma’arif, S.H., C.N., M.H, Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H, Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H, Dr. Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H, Dr. N. Pininta, Ambuwaru, S.H., M.H., M.M., LLM, Dr. Abdul Salam, S.H., M.H, Iwan Satriawan, S.H., M.C.L., Ph.D, A. Wirawan Adnan, S.H., M.H, Rusdianto Matulatuwa, S.H, Iqbal Jefriano, S.H, Parvesh Nanekram Nandwani, SH.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Para Klien yang terdiri dari: Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Dr. Daeng M Faqih, S.H., M.H. selaku Ketua Umum dan DR. Dr. Henry Salim Siregar, Sp.OG (K) selaku Sekretaris Jenderal, DR. drg. R.M. Sri Hananto Seno, SpBM., MM (Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia/PDGI), Dr. Poedjo Hartono, Sp.OG (Ketua Majelis Pengembangan Keprofesian/MPPK), Prof. DR. Dr. David Sontani Perdanakusuma, Sp. BP-RE(K) (Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia/MKKI), Prof. drg. Chiquita Prahasanti, Sp. Perio (Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia/MKKGI), dan para Pimpinan Organisasi Profesi dan Kolegium lainnya yang berjumlah seluruhnya 35 (tiga puluh lima) Pemberi Kuasa.

Adapun garis besar Keberatan dan Somasi yang kami layangkan secara garis besar adalah: Keberatan Atas Pilihan Waktu Penerbitan PMK 24/2020 Di Saat Pemberi Kuasa Beserta Seluruh Anggotanya Tengah Menghadapi Pandemi Covid-19 Yang Sangat Memerlukan Kerja Sama Erat Dan Saling Mendukung Antar Sesama Teman Sejawat Profesi Dokter

Keberatan Atas Landasan Moral Dan Etika Penerbitan PMK 24/2020 Yang Tidak Memadai; dan Keberatan Atas Pertentangan Antara PMK 24/2020 Dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (UUPK) Dan Berbagai Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) Sebagai Turunannya dan keberatan-keberatan lainnya yang terlalu panjang jika kami uraikan satu per satu, antara lain tapi tidak terbatas pada kegagalan pelayanan radiologi bagi masyakarat apabila seluruh dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis mematuhi secara konsekuen PMK 24/2020.

Mengingat keterbatasan jumlah dokter spesialis radiologi, penambahan prosedur pelayanan radiologi yang akan meningkatkan biaya pelayanan, dan ancaman sanksi dari aspek disiplin kedokteran maupun hukum baik perdata maupun pidana jika terjadi sengketa medis akibat anggapan pasien atau keluarganya tentang ketiadaan kompetensi pada dokter/dokter gigi dan dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang merawatnya dalam pelayanan radiologi sebagaimana diatur dalam PMK 24/2020. (des)

News Feed