oleh

Ketidakpastian Hukum dalam Sistem Demokrasi

Oleh: Nora Trisna Tumewa | Mahasiswa Universitas Gunadarma

Maslahat Umat | Perdebatan mengenai keadilan dan kepastian hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia tampaknya masih akan berlangsung dan masih akan berputar pada pusaran yang sama. Pasalnya, baru-baru ini masyarakat kembali terusik rasa keadilannya mengenai kasus penahanan Habib Rizieq Shihab (HRS) dengan pasal yang seolah dibuat-buat yaitu menghasut kerumunan, ini menunjukkan hukum yang ditegakkan hanya sebatas pesanan belaka.

Dalam beberapa kasus terlihat bahwa keputusan hakim yang memberikan kepastian terhadap penegakan hukum, ternyata tidak sejalan sekaligus menghadirkan rasa keadilan pada masyarakat. Pada putusan tersebut, para penegak hukum terutama hakim, terkesan lebih mengutamakan pada penegakan hukum berdasarkan hukum positif yang berlaku (legalistic-positivistic) dibandingkan dengan penegakan keadilan dalam memutus perselisihan.

Rasa keadilan hakim bisa jadi berbeda dengan rasa keadilan pencari keadilan atau pihak yang berperkara. Oleh karena itu, salah satu tugas pokok hakim sebagai pemutus perkara, harus dapat menggali nilai-nilai keadilan yang berlaku di masyarakat (rasa keadilan kolektif) untuk kemudian berani menjadikannya sebagai acuan utama di dalam memutuskan suatu perkara.

Menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat ini merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh pasal 5 Ayat (1) UU no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bagi setiap hakim yang memeriksa perkara.

Seharusnya penyelenggara negara dalam membangun hukum itu sendiri sebagai sebuah hasil dari kebijakan politik yang menjadi sebuah cita-cita bangsa mampu  memberikan penegakan keadilan dan kepastian hukum dalam politik hukum Indonesia, yang saat ini penegakan hukum hanya menjadi sebuah alat untuk kepentingan kelompok berkuasa.

Tak dipungkiri kini kita menjalankan sistem demokrasi. Dan inilah wajah asli dari demokrasi ketika peluang kejahatan seorang penguasa terbuka sangat lebar guna mengakomodasi kepentingan pemegang kekuasaan itu sendiri.

Permasalahan di atas merupakan segelintir dari banyaknya kecacatan sebuah sistem politik dan hukum sekular yang nyata-nyata gagal untuk mewujudkan kemaslahatan. Menyematkan hak untuk mengatur manusia dengan hukum tertentu adalah kesalahan mendasar dalam pengaturan urusan manusia. Penegakan hukum dalam Islam telah menggariskan sejumlah aturan untuk menjamin keberhasilan penegakkan hukum.

Dalam sistem Islam, sekuat apapun upaya untuk mengintervensi hukum pasti akan gagal. Pasalnya, seluruh konstitusi dan perundang-undangan yang diberlakukan dalam Daulah Islamiyah bersumber dari wahyu,  tidak berubah, tidak akan pernah berubah dan tidak boleh diubah. Aparat negara hanya bertugas menjalankan hukum dan tidak berwenang membuat atau mengubah hukum. Mereka hanya diberi hak untuk melakukan ijtihad serta menggali hukum syariah dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW.

Di mata hukum Islam, semua orang memiliki kedudukan setara baik ia Muslim, non-Muslim, pria maupun wanita. Tidak ada diskriminasi, kekebalan hukum, atau hak istimewa. Siapa saja yang melakukan tindakan kriminal (jarimah) dihukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Mekanisme pengadilan dalam sistem hukum Islam efektif dan efisien. Ini bisa dilihat dari keputusan hakim di majelis pengadilan bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh keputusan pengadilan manapun. Karena setiap Muslim, baik penguasa maupun rakyat, dituntut oleh agamanya untuk memahami syariah sebagai wujud keimanan dan ketaatannya kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Penegakan hukum menjadi lebih mudah karena ia menjadi bagian tak terpisahkan dari keyakinan kaum Muslim.

Berbeda dengan sistem hukum sekuler, hukum yang diterapkan berasal dari manusia yang terus berubah, bahkan acapkali bertentangan dengan keyakinan penduduknya. Mahkamah peradilan bisa dibentuk berdasarkan teritorial, bisa tingkat pusat, wilayah, maupun imarah. Mahkamah peradilan bisa dibentuk berdasarkan kasus yang ditangani. Lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan dan deskripsi tugas yang tidak memungkinkan terjadinya tumpang tindih. Sistem politik Islam menjamin penegakan hukum berjalan efektif dan efisien. Sebab, semua kebijakan hukum dan politik yang dikeluarkan khalifah harus berdasarkan wahyu sehingga bebas kepentingan.

Selain itu, sistem politik Islam tidak mengenal adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan seperti dalam sistem pemerintahan demokrasi (trias politika) sehingga menutup celah adanya konflik kelembagaan dan khalifah adalah pemegang kewenangan tertinggi dalam mengatur urusan rakyat.

Penegakan hukum di sistem demokrasi sekular hanyalah jargon khayali yang tidak mungkin membumi. Sistem ini mulai pangkal hingga ujungnya bermasalah. Menaruh harapan pada sistem ini jelas-jelas kesalahan besar. Akhirnya hanya pada penegakkan syariah Islam dan sistem khilafah Islamiyah yang mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh manusia. []

 

News Feed