oleh

Kasus Kerumunan HRS Sebaiknya Diselesaikan dengan Dialog Evaluatif

Oleh : Habiburokhman dan S. Alattas

Maslahat Umat | Kami menyarankan kasus kerumunan Habib Rizieq Shihab diselesaikan dengan dialog yang evaluatif. Agak sulit kalau hanya menyelesaikan kasus ini dari sudut pidana saja.

Alasan Pertama karena sepertinya tidak ada tahapan edukasi dan pencegahan maksimal yang dilakukan penyelenggara negara sebelum terjadinya kerumunan tersebut. Padahal informasi kepulangan Habib Rizieq sudah beredar beberapa hari sebelumnya.

Alasan kedua karena jikalau baru saat ini kasus kerumunan diusut secara pidana, maka publik akan menuntut hal yang sama pada kasus kerumunan lain seperti rangkaian demo besar di berbagai kota menolak omnibus law, atau kerumunan pada Pilkada. Nyaris tidak mungkin jika semua dilakukan penegakan hukum karena akan banyak sekali orang masuk penjara.

Menurut filsuf hukum Jeremy Bentham, hukum yang baik adalah hukum yang paling banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Penyelesaian kerumunan terkait Habib Rizieq secara pidana manfaatnya tidak terlalu besar, justru akan jauh lebih besar jika kita kedepankan dialog yang evaluatif. Kita sepakati bersama bahwa kemarin terjadi kesalahan dan untuk kedepan kita berkomitmen tidak membuat kerumunan lagi. Barulah di masa yang akan datang bisa dilakukan penindakan jika kembali terjadi kerumunan.

Jeratan Delik Imam Besar 

Masuknya delik peghasutan (Pasal 160 KUHP) dalam pemanggilan IB HRS adalah bentuk penerapan hukum yang terkesan dipaksakan dan cermin dari tidak berjalannya asas “equality before the law”.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa ini semua diawali dari pelanggaran ‘Protokol Kesehatan’ terhadap IB HRS yang tidak dapat dijerat lebih jauh. Dikatakan demikian, oleh karena adanya dugaan pelanggaran serupa yang terjadi di beberapa daerah yang juga melibatkan anak dari petinggi negara. Oleh karena itu pasal 160 KUHP dijadikan senjata baru untuk menjerat dan menggemboskan perjuangan IB HRS.

Dalam ceramah IB HRS pada acara maulid di Tebet dan Petamburan (13 & 14 November 2020) tegas diungkapkan tentang “Revolusi Akhlak” yang merupakan buah pemikiran dari IB HRS yang jauh dari kesan hasut yang berpotensi menimbulkan tindakan pidana.

Jika dilihat lebih jauh tentang Pasal 160 KUHP terdapat dua subjek delik yaitu penghasut dan terhasut. Sumber niat jahat dari penghasutan adalah orang yang menghasut, dengan akibat terhasut melakukan tindakan melawan hukum sesuai dengan hasutan si penghasut. Disini, tentunya hasutan tersebut dilakukan dengan sengaja dimuka umum.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 7/PUU-VII/2009 telah merubah rumusan delik penghasutan dalam Pasal 160 KUHP dari delik formil menjadi delik materil. Dengan demikian, penghasut baru dapat dijerat pasal 160 KUHP jika telah terjadi akibat dari hasutan tersebut yaitu terjadinya perbuatan melawan hukum oleh terhasut.

Dengan adanya putusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan penghasutan tidak bisa dipidana jika terhasut tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau akibat dari hasutan tersebut. Sementara itu, dalam kasus a quo, IB HRS hanya menyatakan pendapat dimuka umum yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Hak konstitusional tersebut tidak bisa ditafsirkan sepihak sebagai perbuatan penghasutan, namun diperlukan adanya ‘mens rea’.

Fakta yang terungkap menunjukkan tidak adanya akibat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan. Oleh karena itu, jika Pasal 160 KUHP terus dipaksakan, maka dapat ‘menumbangkan’ asas kepastian hukum yang adil. Sejarah akan mencatat bahwa seseorang dapat terjerat pidana berdasarkan asumsi/interpretasi sepihak dan demi tujuan politis. Kita tidak ingin cara berhukum mengalami tragedi. []

 

 

News Feed