oleh

Pemerintah Plintat Plintut, Bolehkan Operasi Moda Angkutan, Tapi Shalat Jumat Tidak Boleh

JAKARTA | Maslaha Umat — Di dalam Fatwa MUI no. 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah  Covid-19  dinyatakan dalam poin  4, bahwa dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing.

“Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim,” kata Sekjen MUI, Anwar Abbas, dalam siaran persnya di Jakarta.

Tetapi jika pemerintah menganggap bahwa kondisi sudah terkendali, maka dalam fatwa MUI dinyatakan bahwa umat Islam  wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh  menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19.

“Untuk itu agar  tidak terjadi kebingungan di kalangan umat sehubungan dengan adanya kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah seperti melonggarkan PSBB dan pembukaan bandara serta dibolehkannya pengoperasian semua moda angkutan  yang ada, maka MUI meminta ketegasan sikap  pemerintah tentang  penyebaran covid-19 apakah sudah terkendali atau belum. Karena hal itu sangat penting bagi MUI untuk  dijadikan dasar bagi  menjelaskan dan menentukan  tentang sikap dan tindakan mana yang harus dilakukan oleh umat terkait dengan fatwa yang ada,” ungkap Anwar Abbas. (ass)

News Feed