oleh

Ilusi Pelarangan Minol Melalui Legislasi Demokrasi

Oleh: Yusly Aenul Kamaliya | Mahasiswi Universitas Indonesia

Maslahat Umat | DPR kembali menggulirkan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol dengan dalih untuk menciptakan ketertiban dan menaati ajaran agama, walaupun tidak ada data akademis yang menunjukkan jumlah kasus kriminalitas akibat minuman beralkohol, seperti yang dikutip, BBC News Indonesia (13/11/2020). 21 Anggota DPR dari Fraksi PPP, PKS dan Partai Gerindra mengusulkan RUU Minuman Beralkohol (Minol). Sejumlah sanksi disiakan bagi penjual dan konsumen miras

RUU Minol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, memicu pro dan kontra. Pihak yang kontra terhadap RUU Minol memiliki beberapa alasan tersendiri. Misalnya karena bisa menghambat sektor pariwisata hingga alasan kurang dewasanya pemerintah menanggapi soal minuman beralkohol karena hal tersebut bukan melulu hal yang negatif. Selain itu, pelarangan miras ini juga bisa menimbulkan adanya oknum nakal yang membuat miras ilegal.

Pelarangan miras melalui RUU Minol bisa dibilang hanya ilusi jika dianggap bisa menciptakan ketertiban, menaati ajaran agama, hingga melindungi masyarakat dari dampak negatif. Hal ini beralasan karena miras bukanlah permasalahan utama dalam menimbulkan dampak negatif. Tujuan untuk menaati aturan agama dengan melegalisasi pelarangan miras merupakan hal yang tidak relevan dan mustahil diwujudkan dengan keadaan masyarakat yang masih harus diperbaiki dari unit terkecil hingga terbesar, yakni individu hingga negara. Adanya tujuan tersebut juga dianggap menyalahi prinsip dasar ala demokrasi.

Realisasi dan legalisasi penerapan aturan agama atau syariah sangat sulit untuk diwujudkan dalam negara yang berdemokrasi. Apalagi khususnya dalam aturan yang menyangkut publik karena dalam demokrasi sejatinya menerapkan sekularisasi atau pemisahan agama antara kehidupan dengan alasan kesejahteraan bersama. Dalam mencapai masyarakat yang tertib dan tenteram hingga menciptakan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minol tentunya akan mudah dicapai ketika adanya penyadaran khususnya bagi individu Muslim mengenai Islam yang sangat memuliakan akal. Apalagi sebagai Mukmin menaati perintah Allah merupakan sebuah keharusan.

Oleh karena itu, umat Muslim sangat membutuhkan wadah untuk memudahkan melaksanakan seluruh syariat-Nya dengan menegakkan khilafah. Dalam kasus pelarangan minol, tentunya sangat mudah untuk legalisasi karena yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakatnya menggunakan akidah Islam. Pelarangan ini tentu tidak berlaku non-Muslim, namun ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi seperti produksi, peredaran dan konsumsi minol hanya dibatasi pada kalangan mereka.  Wallahu a’lam bishshawab.[]

News Feed