oleh

HRS dan Gibran, Polisi yang Diskriminatif

Oleh: Sugengwaras dan M Rizal Fadillah | Pengamat Politik

Maslahat Umat | Polisi lebih sibuk melayani rezim dibanding melayani masyarakat. Ini bukan baper, tetapi banyak data dan fakta yang menunjukkan itu, seperti perlakuan hukum terhadap pendemo, mahasiswa, kasus kasus kerumunan maupun tindakan tindakan yang dilakukan oleh orang orang pro Jokowi seperti ulah Abu janda dan lain-lain.

Ini harus dipahami dan disadari agar citra polri tidak semakin terpuruk. Tentu, secara obyektif, tidak kurang langkah langkah positif yang sudah dilakukan  polisi untuk negara ini, namun tidak kurang langkah langkah buruk, dengan alasan diskresi membuat masyarakat kecewa

Apalagi jika keluar skenario skenario yang menyesatkan, langkah langkah blunder, cacat prosedur, cacat hukum, yang muaranya membuat semakin prihatin dan ketidak puasan  masyarakat

Mencintai polisi kita bukan berarti kita harus jongkok jongkok, merunduk dan perbuatan merayu lainya,  namun justru kita perlu lebih banyak memberikan koreksi koreksi berdasarkan fakta yang ada, yang bukan berdasarkan rasa kebencian, fitnah maupun kebohongan

Maka demi kemarwahan dan keselamatan polisi, kita tidak perlu takut atau  ewuh pakewuh mengoreksi atau menyampaikan hal hal yang tidak tepat yang dilakukan oleh polisi kita

Tentunya masyarakat berharap, polisi harus berani menunjukkan ketegakan dan keadilan hukum, memberikan tauladan yang baik kepada masyarakat

Contoh konkrit, perlakuan dan tindakan polisi atas kasus HRS yang tidak seimbang dengan sikap dan tindakan terhadap kerumunan kerumunan lain seperti euphoria pendukung Gibran dalam mengekpresikan kegembiraan atas kemenangan terpilihnya Gibran sebagai wali kota Solo, yang melanggar protokol kesehatan, menambah keterpurukan polisi

Sekali lagi, polisi harus mengubah pola pikir dan pola tindak, tidak hanya membabi buta ngurusi kasus kasus HRS, tapi perlu melakukan tindakan hukum yang adil terhadap kasus kasus lain yang serupa

Pahami dan sadari, dalam era kini, seiring kemajuan ipeng dan iptek, sulit untuk mengelabuhi atau menyembunyikan sesuatu yang kita anggap urgent. Dan ini sangat tergantung penerimaan polisi, apakah koreksi semacam ini dianggap sebagai pikiran benci, buruk atau mecintai polisi ! Wallahu Alam.

Gibra Sebagai Tersangka

Penetapan tersangka kepada HRS dan lima orang lainnya adalah preseden. Artinya model kegiatan serupa yang berfokus pada adanya kerumunan dapat ditetapkan sebagai tersangka. Pilkada sangat potensial untuk menetapkan banyak tersangka. Salah satunya Pilkada Solo dimana Gibran bin Jokowi telah lakukan  unjuk massa pendukung untuk berkerumun.

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berkedudukan sama dalam hukum. Tidak boleh ada diskriminasi, termasuk kepada putera Presiden. Asas “equality before the law” berlaku universal. Karenanya tidak berbeda antara HRS dengan Gibran. Proses hukum Gibran dengan tuduhan sama kepada HRS. Tersangkakan Gibran dan orang sekitar yang ikut menentukan terjadinya kerumunan dalam melanggar protokol kesehatan.

Masyarakat berhak bertanya mengapa urusan Pilkada dibenarkan berkerumun ? Apakah karena dilakukan oleh pendukung dari kalangan partai politik ? Mengapa kerumunan di pasar-pasar tradisional masih dibolehkan, mengapa acara pernikahan di tempat lain dengan meski anjuran mengikuti protokol kesehatan tetap berkerumun juga tidak ditersangkakan ? Maksimum hanya ditegur.

Memang persoalan HRS bukan masalah hukum tetapi politik. Masalah represivitas penguasa dan keangkuhan politik. Nah kini dalam kasus proses politik maka hal yang membahayakan kesehatan masyarakat harus diberi sanksi pula. Gibran termasuk di dalamnya karena harus bertanggungjawab atas kerumunan para pendukung dalam kemenangannya.

Ketika ada pejabat beralasan bahwa kasus Gibran berada di bawah aturan UU Pilkada jadi berbeda dengan HRS. jika demikian yang menjadi alasan maka ini pembodohan namanya. Keduanya berada dalam kondisi yang sama yaitu pandemi Covid 19. Bahwa satu diatur UU Pilkada yang maka lainnya diatur oleh UU Perkawinan. Jika diberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan sebagai “Lex specialis” maka keduanya sama untuk perlakuan hukumnya. HRS ditersangkakan, maka Gibran juga tersangka !

Sebagai anak Presiden tentu tidak bisa dibedakan dan diringankan, malah seharusnya menjadi teladan dan diberatkan. Pelanggaran atas asas “equality before the law” adalah pelanggaran atas UUD 1945, artinya Presiden telah melanggar Konstitusi.

Hanya satu pilihan opsional untuk keadaan ini yaitu bebaskan HRS dari tuduhan pelanggaran UU Kekarantinaan Kesehatan dan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP atau segera tersangkakan dan proses hukum Gibran bin Jokowi. Apapun yang ditimpakan kepada HRS berlaku pula untuk Gibran. []

News Feed