oleh

HAM dan Para Buzzer

Oleh: Sugengwaras | Pengamat Politik

Maslahat Umat | Hak Azasi Manusia (HAM) bekerja berdasarkan hakekat dan prinsip prinsip hak azasi manusia, dan bukan berdasarkan membela atau mempengaruhi pihak manapun, politik apapun dan profesi apapun. Sementara para buzzer telah membuat berita bohong dan fitnah ditengah pelaksanaan proses kerja HAM yang sedang menggali dan mendalami fakta-fakta dilapangan dengan berbagai pihak terkait, yang berhubungan dengan peristiwa km 50 jalan tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 6 orang laskar FPI.

Terkait fitnah dan kebohongan itu, buzzer telah mengkaitkan hubungan dekat pimpinan HAM dengan keluarga Cendana, dengan memunculkan photo orang lain yang bukan pimpinan HAM sedang berdekatan dengan orang Cendana. Jika ini benar, betapa rusaknya negara ini yang menggerakkan buzzer buzzer yang dibiayai dari uang rakyat. Hal seperti inilah yang berpotensi memunculkan kegaduhan kegaduhan dimasyarakat, yang sangat rentan dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

Polisi yang merupakan bagian dari penegak hukum, termasuk hakim, jaksa dan advokad, hendaknya mampu mengikuti perkembangan dan dinamika ini, agar bisa mengantisipasi dan mencegah hal hal yang menyesatkan dan merugikan kita semua. Dari pemikiran saya yang bukan apa apa dan bukan siapa siapa, sudahkan dirumuskan dan dibuat peraturan perundang undangan yang menyangkut buzzer? Jika belum, alangkah naifnya negara ini

Secara logika, saya menilai bahwa ada perbedaan yang menonjol antara aktivis dengan buzzer. Kalo aktifis, pada subtansinya berniat memperjuangkan hal hal yang relatif positif terhadap negara, sedangkan buzzer merupakan upaya untuk mengalihkan, membelokkan, bahkan menghentikan maksud dan tujuan aktivis.

Seharusnya keduanya diatur dalam peraruran perundang undangan. Fakta dilapangan, aktivis begitu tragis menghadapi resiko yang tak pandang sudah berumur atau dibawah umur, sebaliknya para buzzer justru memperoleh dukungan yang nyaris tidak beresiko. Oleh karena itu, pemerintah seyogyanya segera membuat peraturan perundang-undanganya. Jika belum ada, atau setidaknya mengevaluasi, merevisi dan menyempurnakan. Jika sudah ada, agar NKRI yang bekerja berlandaskan hukum bisa mencerminkan tegaknya hukum, yang benar, adil dan beradab. []

JaKarTa, 12 Desember 2020

News Feed