oleh

Hadapi Varian Baru Corona, Pintu TKA Malah Dibuka, di Mana Perlindungan Negara?

Oleh: Syifa Nailah Muazarah, S.Si | Alumni ITB Astronomi

Maslahat Umat | Pandemi Covid-19 belum juga kunjung membaik, namun kabar buruk kembali terdengar dengan ditemukannya varian baru virus corona yang memiliki daya infeks lebih cepat dan memungkinkan lolos dari perlindungan antibodi. Setelah mutasi baru ditemukan di Inggris yaitu B117, kini virus corona kembali bermutasi yang dinamakan E484K dengan mutasi pada protein spikenya.

Mutasi jenis ini ditemukan juga di Afrika Selatan maupun Brasil dengan kemampuan lebih mudah menular dan berisiko menjadi lebih kebal terhadap kekebalan yang ditawarkan vaksin saat ini. Bahkan memungkinkan bagi orang yang sebelumnya pernah terinfeksi untuk terinfeksi ulang. Mutasi jenis E484K ini disinyalir menjadi penyebab utama kurang efektifnya vaksin di Afrika Selatan.

Meskipun kabar terkini mutasi terbaru ini belum terdeteksi masuk di Indonesia, tetapi negara-negara tetangga seperti di Malaysia dan Singapura sudah melaporkan kasus infeksi oleh mutasi terbaru dari Inggris ini. Ditambah lagi dengan inkonsistensi pemerintah Indonesia dalam memperketat masuknya warga negara asing ke Indonesia, baik dari jalur udara maupun laut.

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu upaya yang dilakukan negara-negara di dunia untuk memutus penyebaran virus corona ini dengan melakukan pembatasan masuk dan keluar dari suatu negara. Seperti tertera dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0103.GR.01.01 Tahun 2021 tentang pembatasan masuknya WNA. Di antara pembatasan itu terdapat beberapa kriteria yang dibolehkan masuk ke Indonesia kan tetapi, seperti pemegang visa diplomat dan visa dinas untuk kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas.

Akan tetapi hal ini tidak bebas kritik dan evaluasi. Lantaran dalam mengeluarkan peraturan ini, Indonesia butuh waktu 3-4 bulan sejak munculnya pemberitaan terkait mutasi jenis B117. Waktu yang cukup panjang untuk sejumlah orang yang keluar masuk Indonesia dan membawa mutasi baru tersebut, sehingga para ahli memprediksi mutasi baru telah masuk ke Indonesia. Ditambah dengan masih longgarnya peraturan masuknya WNA ke Indonesia. Seperti yang terjadi pada Juni hingga awal Juli lalu, masuk 500 WNA asal Cina ke Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara di tengah semakin melejitnya angka infeksi virus corona di Indonesia.

Tetapi, bukannya memberhentikan arus masuknya WNA ke Indonesia yang berpotensi memindahkan penyebaran di berbagai daerah, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengizinkan masuknya WNA Cina ini ke Indonesia. Bahkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berkilah alasan membolehkan ini karena proyek persiapan industri litium baterai yang menurutnya tenaga ahli di Indonesia belum siap mengerjakan proyek itu sendiri. Padahal angka pengangguran di Indonesia melesat tinggi di masa pandemi ini dan tentu aneh rasanya dikatakan SDM Indonesia tidak siap akan proyek ini di tengah banyak ahli di Indonesia itu sendiri.

Pemerintah terlihat tidak serius menanggapi pelarangan hilir mudik manusia baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri guna mencegah penularan yang lebih parah. Padahal WHO sudah mewanti-wanti betapa cepatnya virus mutasi baru ini menularkan kepada yang lain. Ketidakseriusan pemerintah bukan hanya tampak dari ketidaksinkronan aturan dan pelaksanaan, tetapi juga ditampakkan dari rencana strategis dan aturan itu sendiri yang lebih peduli kepada keuntungan pendapatan ketimbang keselamatan nyawa manusia. Apabila pemerintah peduli pada keselamata manusia, tentu pemerintah tidak akan ragu-ragu mengambil langkah lockdown syar’i ala nabi yang menjadi solusi dari memutus rantai penyebaran pandemi.

Bahkan menurut Dr. Rini Syafrini seorang pengamat kebijakan publik, bahwa bila dicermati secara saksama, persoalan pandemi yang berlarut-larut ini bukan sekadar persoalan teknis dan saintifik. Lebih dari itu, merupakan persoalan yang bersifat paradigmatis ideologis, sistemis, buah pahit penerapan sistem kapitalisme dan sistem politik demokrasi.

Padahal di dalam Islam Rasulullah SAW telah mencontohkan cara menghadapi virus dengan melakukan lockdown pada 13 abad lalu dan riset membuktikan lockdown mampu mencegah kasus ekspor/impor hingga 80%, serta kemunculan kasus baru hingga 70%. Upaya lockdown ini tidak bisa dilakukan sekadar oleh individu dan segelintir masyarakat, tetapi butuh kebijakan dan pengaturan negara yang menjalankan mekanisme ini dengan sungguh-sungguh.

Tetapi, seperti mengharapkan sistem hari ini melirik mekanisme ala nabi yang menyelamatkan manusia ketimbang menyelamatkan kantong modal pengusaha dan penguasa seperti mimpi di siang bolong. Memang pada hakikatnya aturan dan penyelesaian yang demikian tidak dapat dilakukan pada sistem hari ini yang hukumnya mudah dibeli oleh kepentingan. Penyelamatan dan penuntasan masalah pandemi ini hanya bisa diampu oleh sistem paripurna yang solusinya solutif dari Sang Maha Sempurna yang tahu baik buruknya aturan bagi manusia, Allah ta’ala.

Adapun sistem pemerintahan yang mampu mengakomodir aturan yang paling sesuai dengan tipikal manusia sebagai makhluk dengan aturan Allah yang menciptakannya ialah hanya sistem pemerintahan warisan Nabi Muhammad SAW yang diteruskan para sahabatnya, yaitu kekhilafahan yang tegak di atas manhaj kenabian dengan aturannya bukan hanya membuat tenang Muslim dalam menjalankan ketaatan, tetapi juga memberikan kesejahteraan kepada umat manusia lainnya bahkan alam semesta yang menjadi bagian dari makhluk ciptaan Allah.[]

 

News Feed