oleh

Gerakan Wakaf, Cermin Kegagalan Pemerintah Menyejahterakan Rakyat

Oleh: Maya Amellia Rosfitriani |  Mahasiswi Universitas Gunadarma

Maslahat Umat | Senin, 25 Januari 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GWNU) serta brand ekonomi syariah di Istana Negara. “Salah satu langkah terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang,” ujar Presiden Joko Widodo (presidenri.go.id, 25/01/2021).

Hal ini sesuai dengan apa yang sampaikan oleh Charities Aid Foundation (CAF) bahwa Indonesia merupakan negara yang paling dermawan di dunia dari 144 negara lainnya. Alasannya, karena negara Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia menjadikan Indonesia memiliki potensi dana wakaf mencapai Rp 2.000 triliun per tahun, yang terdiri dari tanah dan gedung yang belum produktif, sedangakan potensi wakaf uang dapat menembus angka Rp 188 triliun per tahun.

“Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sudah saatnya kita memberikan contoh praktik pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, kredibel, dan memiliki dampak yang produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam serta sekaligus memberi pengaruh signifikan pada upaya menggerakkan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor UMKM,” ujar Presiden Joko Widodo (presidenri.go.id, 25/01/2021).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan bahwa wakaf perlu dikelola secara profesional dan modern, agar bisa menarik minat pewakaf kelas menengah atas seperti korporasi, individu, pemilik aset besar, sosialita dan para milenial.

Melihat ekonomi Indonesia saat ini sangatlah membutuhkan nafas baru utuk mengembalikan laju perekonomian akibat pandemi Covid-19. Dan salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan nafas baru dengan cara mendorong masyarakat untuk berwakaf.

Tidak dipungkiri bahwa sistem ekonomi syariah dianggap angin segar bagi pemerintah dalam memulihkan laju perekonomian negara, sebab ekonomi syariah dapat membuktikan mampu bertahan dalam keadaan pandemi seperti ini.

Inilah yang mendasari pemerintah meluncurkan GWNU, yakni dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok di Indonesia. Karena selama ini wakaf dinilai kurang produktif untuk pembangunan nasional dan hanya ditujukan di bidang sosial peribadatan seperti pembangunan masjid, madrasah dan makam.

“Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf. Tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat,” kata Presiden (presidenri.go.id, 25/01/2021).

Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah sedang memanfaatkan kedermawanan umat Islam melalui gerakan wakaf dan juga mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Sebab, seharusnya negaralah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya, bukan rakyat yang harus menopang perekonomian negara.

Pada saat pemerintah memulai gerakan menghimpun dana wakaf, negeri ini justru mengalami banyak kebocoran karena korupsi yang semakin merajalela. Hal ini menyebabkan adanya krisis kepercayaan publik terutama sebagian umat Islam, terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana wakafnya.

Tidak hanya kebocoran korupsi saja, tetapi di saat yang sama pemerintah juga memberikan izin kepada para kapitalis untuk mengelola sumber daya alam negeri ini yang seharusnya bisa menjamin kehidupan rakyatnya malah dikuasai oleh para kapital.

Akibatnya, negara tidak memiliki sumber keuangan mandiri yang mampu menopang perekonomian negara disaat keadaan darurat seperti pandemi Covid-19 dan pemerintah justru mengandalkan bantuan rakyat dalam mengembalikan kestabilan ekonomi melalui dana wakaf dan pajak. Padahal jika dihitung dana yang didapat dari pengelolaan sumber daya alam akan jauh lebih besar dibandingkan dana wakaf.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kapitalisme tidak lagi memberikan solusi atas karut-marutnya ekonomi. Sedangakan dalam sistem ekonomi Islam akan mengatur bagaimana pembangunan dan pengembangan ekonomi dengan benar, yaitu bertumpu pada pembangunan sektor riil dan bukan sektor ekonomi non riil. Ekonomi Islam juga menjamin seluruh rakyat Indonesia akan terpenuhi semua kebutuhannya, baik kebutuhan dasarnya maupun kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Namun keberadaan sistem ekonomi Islam tidak akan bisa diterapkan secara sempurna tanpa adanya sebuah institusi yang menopang dengan sistem politik dan pemerintahan Islam.

Karena pada dasarnya dalam sistem sekuler-kapitalis hanya akan membuat suatu keputusan berdasarkan pada manfaat dan keuntungan saja, apapun yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan, akan terus dicari peluangnya dan dimanfaatkan sesuka hati penguasa. Dan standar keuntungan yang dipakai pada sistem ini pun hanya sekadar materi saja.

Sedangkan untuk syariat Islam lainnya, yang sistem ini anggap tidak membawa keuntungan dan manfaar secara materi, tidak akan pernah diambil, bahkan berujung dipolitisasi karena dianggap mengancam keberlangsungan dari sistem sekularisme-kapitalisisme ini. Akhirnya dibuatlah suatu framing terkait syariat Islam, menjadi aturan yang seram, ilegal, bahkan bisa membuat masyarakat menjadi enggan dan takut. Ketika masyarakat sudah merasa enggan dan takut akan penerapan syariat Islam, penguasa pada sistem ini akan merasa aman, sebab penguasa akan menjadikan masyarakat tersebut menjadi penjaga sistem demokrasi-kapitalis.

Jadi, sangat disayangkan ketika pemerintah hanya mengadopsi wakaf dengan alasan manfaat, maslahat, nilai sosial dan keuntungan ekonomi. Sebab, syariat Islam harus diterapkan secara menyeluruh (kaffah) dan syariat Islam wajib ditegakkan atas dasar yang bersumber pada Al-Qur’an, As-Sunnah, Ijmak, ataupun Qiyas dan segala perbuatan yang dilakukan seorang hambapun wajib terikat pada hukum syara’.

Oleh karena itu, jika pemerintah betul-betul berkomitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah, tidak akan bisa jika pemerintah hanya memilih suatu syariat yang dianggap membawa keuntungan dan manfaat saja. Dan sudah selayaknya, komitmen tersebut dibarengi dengan diterapkannya syariat Islam secara kaffah dalam naungan suatu institusi yang menopang dengan sistem politik dan pemerintahan Islam, yaitu sistem khilafah. Sistem khilafah ini telah terbukti menerapkan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh dan pastinya mampu untuk menyejahterakan manusia di dua per tiga belahan dunia. []

 

News Feed