oleh

Bermuamalah dalam Pegadaian

Oleh Nurbaetillah | Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Stei Sebi Depok

Maslahat Umat | Gadai ( rahn ) merupakan : akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang, hal ini di maksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik/jaminan keamanan uang yang di pinjam. Dalam literatur fiqih muamalah, akad ini merupakan akad tabarru ( akad derma ) yang tidak mewajibkan imbalan.

Berdasarkan hukum islam pegadaian merupakan suatu tanggungan atas utang yang di lakukan apabila penghutang gagal menunakan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui keduabelah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang. Oleh sebab itu hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.[1] maka orang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

Akad rahn ini mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Al-Qur’an dan hadis. Allah Swt berfirman dalam (Q.S Al-Baqarah/2 : 283 ) “ Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai ). Sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang di pegang (oleh orang yang berpiutang ). Adapaun dalam hadist “Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. ( H.R. Al-Bukhari muslim).

Rahn ini sebagai sebuah transaksi umum,baru di anggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Menurut jumhur ulama rukun gadai itu ada 4, antara lain : shigat (lafal ijab dan qabul), orang yang berakad (ar-rahin & al-murtahin ), barang yang di gadaikan (al-marhun) dan utang (al-marhunbih).[2] Akan tetapi ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan, memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Disamping itu,menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai ini, maka di perlukan al-qabd (penguasaan barang) oleh pemberi utang, adapun kedua orang yang melakukan akad, barang yang di jadikan jaminan dan utang, menurut ulama hanafiyah termasuk syarat-syarat gadai bukan rukunnya.

Adapun para ulama fiqih mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai antara lain : Orang yang berakad cakap bertindak hukum, Shigat (lafal), Al-marhunbihi (utang), Al-marhun (barang yang dijadikan jaminan). Disamping syarat-syarat di atas, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa gadai itu di anggap sempurna apabila barang yang di gadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang di butuhkan telah diterima peminjam uang. Para ulama menyebut syarat ini adalah qabd al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang), sesuai dengan tuntutan surat Al-Baqarah /2 : 283 “Barang jaminan itu di pegang/dikuasai secara hukum”.[Dengan demikian apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi piutang, maka akad gadai bersifat mengikat bagi keduabelah pihak.

Terdapat pertentangan yang hebat di kalangan ulama fiqih, siapakah yang benar-benar dapat memanfaatkan barang gadaian atau surat jaminan itu. Adapun hukum mengambil manfaat barang jaminan oleh si pemegang gadai, lebih dahulu patut diketahui bahwa gadai itu bukan akad penyerahan milik sesuatu benda dan juga manfaatnya menurut sebagian ulama. Hanya yang timbul dengan sebab akad itu adalah hak menahannya.

Apabila pemberi utang memanfaatkan barang jaminan itu, maka hasil yang ia makan/manfaat dari barang jaminan itu termasuk dalam kategori riba yang di haramkan. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis, Rasulullah Saw Bersabda : “setiap utang yang dibarengi dengan pemanfaatan (untuk pemberi utang),adalah riba. (H.R Al-Harits Bin Abi usamah).

Jumhur fuqaha, selain ulama hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Alasan jumhur ulama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu “Abu Hurairairah r.a berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemiliknya, karena hasil (dari barang jaminan) dan resiko (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya. (H.R al-hakim, al-baihaqi dan ibnu hibban).

Sedangkan menurut madzhab Syafi’iyah, adalah halal bagi penggadai untuk mengambil manfaat dari barang digadaikan tersebut tanpa idzin pemegang gadai. Beda halnya dengan ulama hanafiyah dan hanabilah yang menyatakan bahwa boleh memanfaatkannya apabila di idzinkan oleh pemegang jaminan.lalu bagaimana halnya dengan pendapat ulama malikiyah? Ulama malikiyah berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan, baik diidzinkan oleh al-murtahin ataupun tidak, karena barang itu berstatus sebagai jaminan utang, tidak lagi hak milik secara penuh.

Kesimpulannya akad rahn adalah akad perjanjian antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang, hal ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik/jaminan keamanan uang yang di pinjam, dan  ini dibolehkan dalam islam berdasarkan pada Al-Quran dan As-sunnah, karena banyak kemaslahatan yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.

 

News Feed