oleh

Berhijab Juga Hak Asasi Kaum Muslimat

Oleh : Buya Gusrizal Gazahar | Ketua MUI Sumbar

Maslahat Umat | Mereka bicara masalah hijab dikaitkan dengan HAM. Saya mengingatkan, jangan hanya bicara HAM untuk kepentingan sepihak! Ingat pula bahwa berhijab itu juga hak asasi kaum muslimat.

Mereka berkomentar “Jangan Memaksa” umat lain selain kaum muslimin.

Saya jelaskan bahwa jangankan Perda, Perbup dan Perwako bahkan syari’at Islam juga tidak mengikat kaum kafir (non Islam) dengan hukum berhijab tapi ingat! Sebagai bagian dari kebersamaan, mereka harus saling menjaga ketertiban dan kebersamaan yang telah disepakati dalam rangka menjaga keharmonisan.

Ada pejabat dan tokoh yang membawa-bawa “Kebhinekaan”. Saya ingatkan mereka bahwa menutup aurat itu adalah budaya kami yang berlandaskan “adaik basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah, adaik bapaneh, syara’ balinduang, syara’ mangato, adaik mamakai”. Apakah tuan-tuan mau menghabisi tradisi kami? Kalau itu yang tuan-tuan lakukan, berarti bukan lagi dalam konsep “berbeda-beda, tetap satu” tapi “penyeragaman dengan menghabisi perbedaan”.

Adapun terkait dengan kasus SMKN 2 Padang, Saya nyatakan bahwa dari semula, kita hormati sikap internal dan penyelesaian internal. Kami telah melihat dan mengkonfirmasi bahwa “tidak ada pemaksaan”. Penelusuran yang dilakukan oleh sekolah karena sikap siswi yang berbeda dari persetujuan awal untuk mematuhi Tatib, bahkan sudah ditandatangani oleh orang tua, merupakan proses yang wajar. Tidak ada sangsi yang dijatuhkan dan tidak pula ada tindakan yang diambil oleh pengambil keputusan (Kepsek)

Tentang TATIB SMKN 2, Saya melihat tidak ada masalah karena tentu dilahirkan dengan musyawarah dan di sekolah ada komite sekolah yang bisa dijadikan wadah untuk membicarakannya.

Sikap MUI Sumbar bagaimana? Semula MUI Sumbar hanya dalam posisi memantau perkembangan dari waktu ke waktu. Kita tetap menghargai proses internal sekolah. Namun kemudian MUI Sumbar mulai melihat indikasi memperlebar masalah dengan melibatkan lawyer, suku dan agama maka akhirnya kita memahami bahwa ada usaha untuk “memframing” kasus ini.

Pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh di Pusat di saat investigasi dan proses penyelesaian sedang berjalan, tidak menunjukkan sikap kepemimpinan dan ketokohan yang matang. Ini bagaikan “menyiram bara dengan minyak bensin”.

Berbagai pernyataan ancaman dan tekanan seperti “non job” dan tuduhan “intoleran” serta “anti kebhinnekaan”, telah menyeret masalah ini ke ranah lain. Apalagi diiringi dengan komentar “cabut perda”, “hentikan aturan berhijab” dan “dilarang membuat peraturan berdasarkan agama tertentu”. Ini jelas sekali telah menunjukkan bahwa yang dituju, tidak lagi sekedar penyelesaian kasus SMKN 2 Padang.

Karena itu, sebelum berkembang ke arah yang tidak baik, sudah sepatutnya saya menghimbau kepada tuan-tuan para pemegang kebijakan dan kekuasaan bila memang masih ingin menjaga keharmonisan negeri ini, agar Berhentilah sampai disitu, Jangan ditersukan lagi.

Bila tuan-tuan meneruskannya sehingga berakibat lahirnya kebijakan yang berdampak kepada pemaksaan “anak-anak muslimat di lembaga pendidikan mesti melepaskan penutup aurat mereka, maka kami akan himpun seluruh kekuatan Ranah Minang (Niniek Mamak, ‘Alim ‘Ulama, Cadiek Pandai dan Bundo Kanduang) untuk berhadapan dengan kebijakan tuan-tuan tersebut”.

Itu tentu tidak akan membawa kedamaian dan keharmonisan lagi. Reaksi masyarakat Minangkabau terhadap kebijakan itu, bisa saja di luar dugaan tuan tuan bila tetap bertindak tanpa mempertimbangkan harkat dan martabat masyarakat Minang. Karena itu, saya ingatkan suatu kearifan yang patut tuan-tuan fahami bila ingin bersikap bijak :”NANANG SARIBU AKA, PIKIA PALITO HATI”

News Feed