oleh

Awas Jebakan Politik! Presidium KAMI: UU Ciptaker Tidak Usah Dibawa ke MK

JAKARTA | Maslahat Umat — Dalam Seruan Khususnya, Presidium KAMI M. Din Syamsuddin menegaskan, bahwa UU Omnibus Law Ciptaker membawa cacat substansi maupun prosedur. Sikap keras kepala Pemerintah untuk tidak mau mendengar aspirasi rakyat adalah bentuk cacat amanah.

“Tantangan Pemerintah agar rakyat melakukan Gugat Materiil (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi banyak diyakini sebagai jebakan politik, kata Din dalam Siaran Pers, Rabu (14/10/2020).

Lebih lanjut, Din mengataka, Judicial Review ke MK akan menjadi sia-sia. Luas beredar bahwa UU No.7 Tahun 2020 tentang MK yang baru disahkan oleh DPR (secara diam-diam)  telah menghilangkan pasal penting tentang kewajiban Pemerintah menindaklanjuti Keputusan MK (yang ada pada UU MK sebelumnya).

Selain itu UU tentang MK yang baru memperpanjang usia Hakim MK menjadi 70 tahun, yang menurut banyak pengamat akan membawa dampak psikologis tertentu bagi Hakim MK dalam memutuskan perkara yang terkait dengan kepentingan Pemerintah. Independensi dan imparsialitas MK kini diragukan.

“Maka Judicial Review UU Omnibus Law Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi bukan pilihan yang tepat. Pilihannya hanya mendesakkan pembatalannya,” ungkap Din. (des)

 

News Feed