oleh

Aliansi BEM Se-Indonesia Nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR

JAKARTA | Maslahat Umat — Dengan Penetapan tingkat 1 Omnibuslaw (RUU Cipta kerja) di badan legislatif saat pandemi ditengah gejolak penolakan dari masyarakat dan mahasiswa yang dapat menyengsarakan  rakyat Indonesia. Dimana hal tersebut diakibatkan oleh ketidakbecusan serta  ketidakberpihakan pemerintah dan wakil rakyat Indonesia terhadap nasib seluruh rakyat  Indonesia yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang menyengsarakan rakyat.

Maka dengan ini, Aliansi BEM Se-Indonesia Menyatakan: Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia telah gagal dalam mengelola  negara sesuai dengan amanat amandemen Pembukaan Undang-undang Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke empat, dibuktikan  dengan tingginya tingkat kesenjangan sosial diantara masyarakat, tidak  diutamakannya pendidikan, dan lemahnya sektor kesehatan.

Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia telah menindas hak-hak rakyat dalam  bersuara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 3, dibuktikan  dengan masih begitu banyaknya kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat  dalam bersuara

Pemerintah dan Wakil Rakyat Indonesia telah gagal menjaga hak-hak hidup rakyat dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Ayat 1 UUD 1945,  yang dibuktikan dengan disahkannya berbagai RUU bermasalah dan  dilanjutkannya pembahasan RUU Cipta Kerja yang merampas Hak hidup rakyat  dan Lingkungan

Sebagaimana disebutkan dalam poin-poin pernyataan tersebut dan demi menjunjung tinggi  prinsip-prinsip dan nilai luhur bangsa Indonesia, serta menjaga kedaulatan atas rakyat  Indonesia. sehingga dapat dicapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sempurna  dan utuh.

“Maka dalam kesempatan ini, kami Aliansi BEM Se-Indonesia menyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Pemerintah dan Seluruh Wakil Rakyat Indonesia,” demikian Siaran Pers yang redaksi terima, 4 Oktober 2020. (des)

 

 

News Feed